KEGIATAN FASILITASI PERMASALAHAN BATAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN

Open PDF

Pembangunan di Indonesia masih menjadi sebuah kebutuhan prioritas guna mencapai tujuan yakni pemerataan kesejahteraan masyarakat. Baik pembangunan fisik maupun non fisik membutuhkan ketertiban administrasi pada seluruh wilayah, agar tidak terjadi tumpang tindih yang bisa menjadi penghambat dalam proses pembangunan. Batas wilayah administrasi adalah salah satu komponen pembagi kewenangan dan urusan untuk mewujudkan tertib administrasi daerah otonom dan juga desa. Pembagian tersebut berhubungan dengan tingkatan atau hirarki wilayah administrasi.


Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Begitu pula sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat (1)yang berbunyi“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan Daerah Provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota” dan Ayat (2) yang berbunyi“Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa.”


Hingga saat ini salah satu masalah krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah menyangkut masih banyaknya batas antar daerah yang belum ditegaskan dan ditetapkan. Berbagai upaya telah, sedang, dan akan terus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Secara faktual sebagian besar daerah otonom baik yang terbentuk pada era sebelumnya reformasi (lama) maupun yang merupakan daerah otonom baru belum melaksanakan penegasan batas daerah secara pasti di lapangan yang ditandai dengan pilar batas di lapangan dan digambarkan dalam peta tematik batas daerah dilengkapi koordinat titik-titik batas.


Di seluruh Indonesia, terdapat 977 segmen batas terdiri dari 453 segmen batas yang telah ditetapkan dengan permendagri, 355 segmen yang masih dalam proses pelacakan dan pengukuran batas, serta 169 segmen batas yang belum ditegaskan.


Sedangkan di pulau Sumatera, terdapat total 316 segmen batas terdiri dari 94 segmen batas telah ditetapkan dengan Permendagri, 139 segmen yang masih dalam proses pelacakan dan pengukuran batas, serta 83 segmen batas yang belum ditegaskan


Hal yang membedakan dengan penegasan dan penetapan batas kabupaten/kota sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah penegasan batas daerah termasuk cakupan wilayah dan penentuan luas dilakukan berdasarkan pada perhitungan teknis yang dibuat oleh lembaga yang membidangi informasi geospasial.


Dengan demikian, posisi dan peran Badan Informasi Geospasial dalam pelaksanaan penegasan dan penetapan batas kabupaten/kota adalah terlibat dalam proses penegasan, penyedia data dasar, dan perhitungan luas. Penetapan dan pengesahan batas kabupaten/kota merupakan wewenang pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, namun dalam penyelesaian masalah/konflik batas kabupaten/kota dalam satu provinsi, dikoordinasikan oleh Gubernur.


Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai pedoman dalam pelaksanaan penegasan batas daerah secara pasti di lapangan, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Permendagri tersebut mengamanatkan proses-proses yang harus dilakukan dalam penegasan batas daerah. Hasil pelaksanaan penegasan batas daerah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah.