KEGIATAN PENATAAN BATAS WILAYAH PROVINSI SUMUT DENGAN PROVINSI RIAU PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN TAHUN 2017

Open PDF

Pembangunan di Indonesia masih menjadi sebuah kebutuhan prioritas guna mencapai tujuan yakni pemerataan kesejahteraan masyarakat. Baik pembangunan fisik maupun non fisik membutuhkan ketertiban administrasi pada seluruh wilayah, agar tidak terjadi tumpang tindih yang bisa menjadi penghambat dalam proses pembangunan. Batas wilayah administrasi adalah salah satu komponen pembagi kewenangan dan urusan untuk mewujudkan tertib administrasi daerah otonom dan juga desa. Pembagian tersebut berhubungan dengan tingkatan atau hirarki wilayah administrasi. 

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Begitu pula sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat (1)yang berbunyi“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan Daerah Provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota” dan Ayat (2) yang berbunyi“Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa.” 

Hingga saat ini salah satu masalah krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah menyangkut masih banyaknya batas antar daerah yang belum ditegaskan dan ditetapkan. Berbagai upaya telah, sedang, dan akan terus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara faktual sebagian besar daerah otonom baik yang terbentuk pada era sebelumnya reformasi (lama) maupun yang merupakan daerah otonom baru belum melaksanakan penegasan batas daerah secara pasti di lapangan yang ditandai dengan pilar batas di lapangan dan digambarkan dalam peta tematik batas daerah dilengkapi koordinat titik-titik batas. 

Di seluruh Indonesia, terdapat 977 segmen batas terdiri dari 453 segmen batas yang telah ditetapkan dengan Permendagri, 355 segmen yang masih dalam proses pelacakan dan pengukuran batas, serta 169 segmen batas yang belum ditegaskan.

Di Provinsi Sumatera Utara segmen batas Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Riau yang harus ditegaskan sebanyak 4 (empat) segmen batas daerah, dalam proses penegasan batas untuk terbitnya Permendagri.

Ke 4 (empat) segmen batas tersebut adalah :

1. Kab. Labuhan Batu Selatan dengan  Kab. Rokan Hilir.

2. Kab. Labuhan Batu  dengan  Kab. Rokan Hilir.

3. Kab. Padang Lawas dengan Kab.Rokan Hulu.

4. Kab. Padang Lawas Utara dengan Kab.Rokan Hilir dan Kab. Rokan Hulu.

Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai pedoman dalam pelaksanaan penegasan batas daerah secara pasti di lapangan,  yaitu Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Permendagri tersebut mengamanatkan proses-proses yang harus dilakukan dalam penegasan batas daerah. Hasil pelaksanaan penegasan batas daerah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah.

Mengenai segmen batas antar Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Riau kedua provinsi telah melakukan tahapan-tahapan penegasan batas daerah yang telah diamanatkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. 

Pertemuan terakhir telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Penegasan Batas Daerah Antara Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Riau di Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri pada tanggal 5 Desember 2017 di Jakarta dan menghasilkan Berita Acara Rapat Kesepakatan, Draft Permendagri dan Drat Peta Permendagri dengan segmen batas Kab. Labuhan Batu Selatan dengan  Kab. Rokan Hilir, Kab. Labuhan Batu  dengan  Kab. Rokan Hilir, Kab. Padang Lawas dengan Kab.Rokan Hulu, Kab. Padang Lawas Utara dengan Kab.Rokan Hilir dan Kab. Rokan Hulu. Dengan demikian tinggal selangkah lagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Riau menunggu terbitnya Permendagri yang direncanakan pada tahun 2018.