KEGIATAN PENATAAN BATAS WILAYAH PROVINSI SUMUT DENGAN PROVINSI SUMBAR DAN PROVINSI ACEH PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN TAHUN 2017

Open PDF

Pembangunan di Indonesia masih menjadi sebuah kebutuhan prioritas guna mencapai tujuan yakni pemerataan kesejahteraan masyarakat. Baik pembangunan fisik maupun non fisik membutuhkan ketertiban administrasi pada seluruh wilayah, agar tidak terjadi tumpang tindih yang bisa menjadi penghambat dalam proses pembangunan. Batas wilayah administrasi adalah salah satu komponen pembagi kewenangan dan urusan untuk mewujudkan tertib administrasi daerah otonom dan juga desa. Pembagian tersebut berhubungan dengan tingkatan atau hirarki wilayah administrasi.

Aturan tentang penegasan  batas daerah mempunyai dasar hukum antara lain :

1.   Undang Undang Dasar NKRI Tahun 1945,

a.     Pasal 18 ayat 1; NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah       provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.

b.    Pasal 25a; Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang.

2.   UU No. 23 Tahun 2014 Ttg PEMDA, Pasal 401 Ayat 1; Penegasan Batas termasuk cakupan wilayah dan penentuan luas bagi daerah yang dibentuk sebelum berlakunyan UU No. 23 Tahun 2014 ditetapkan dengan peraturan Menteri. Menteri yang dimaksud adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam Negeri.

3.   Undang Undang Tentang Pembentukan Daerah,  Peta Batas pada lampiran undang-undang pembentukan daerah pada umumnya masih indikatif (belum ada titik koordinat) sehingga ada pasal yang memerintahkan penegasan batas oleh Menteri Dalam Negeri.          

4.   PPNo 78 Tahun 2007 Ttg Pembentukan, Penggabungan & Penghapusan Daerah.

5.   Perpres No 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

6.   Permendagri No. 76 Tahun 2012 Ttg Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Begitu pula sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat (1)yang berbunyi“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan Daerah Provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota” dan Ayat (2) yang berbunyi“Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa.”

Hingga saat ini salah satu masalah krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah menyangkut masih banyaknya batas antar daerah yang belum ditegaskan dan ditetapkan. Berbagai upaya telah, sedang, dan akan terus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara faktual sebagian besar daerah otonom baik yang terbentuk pada era sebelumnya reformasi (lama) maupun yang merupakan daerah otonom baru belum melaksanakan penegasan batas daerah secara pasti di lapangan yang ditandai dengan pilar batas di lapangan dan digambarkan dalam peta tematik batas daerah dilengkapi koordinat titik-titik batas.

Di seluruh Indonesia, terdapat 977 segmen batas terdiri dari 453 segmen batas yang telah ditetapkan dengan Permendagri, 355 segmen yang masih dalam proses pelacakan dan pengukuran batas, serta 169 segmen batas yang belum ditegaskan.

Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai pedoman dalam pelaksanaan penegasan batas daerah secara pasti di lapangan,  yaitu Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Permendagri tersebut mengamanatkan proses-proses yang harus dilakukan dalam penegasan batas daerah. Hasil pelaksanaan penegasan batas daerah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah.

Segmen batas Antara Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Acehyang harus ditegaskan sebanyak 12(dua belas) segmen batas,yang dapat dibagi antara lain :

Ø Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Sumatera Barat mempunyai 3 (tiga) segmen batas antara lain :

1.     Kab. Mandailing Natal dengan  Kab. PasamanBarat.

2.     Kab. Mandailing Natal  dengan  Kab. Pasaman.

3.     Kab. Padang Lawas dengan Kab.Pasaman.

Ø Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh mempunyai 9 (Sembilan) segmen batas antara lain :

1.     Kab. Karo dengan Kab. Aceh Tenggara.

2.     Kab. Langkat dengan Kab. Aceh Tamiang.

3.     Kab. Langkat dengan Kab. Gayo Lues.

4.     Kab. Langkat dengan Kab. Aceh Tenggara.

5.     Kab. Tapanuli Tengah dengan Kab. Aceh Singkil.

6.     Kab. Pakpak Bharat dengan Kab. Aceh Singkil.

7.     Kab. Pakpak Bharat dengan Kota Subulussalam.

8.     Kab. Dairi dengan Kab. Aceh Tenggara.

9.     Kab. Dairi dengan Kota Subulussalam.

Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai pedoman dalam pelaksanaan penegasan batas daerah secara pasti di lapangan,  yaitu Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Permendagri tersebut mengamanatkan proses-proses yang harus dilakukan dalam penegasan batas daerah. Hasil pelaksanaan penegasan batas daerah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah.