Tugas dan Fungsi

SESUAI DENGAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TUGAS DAN FUNGSI BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROVSU SEBAGAI BERIKUT :

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas perumusan kebijakan pemerintahan umum, perbatasan, kerja sama, pemekaran dan/atau penggabungan daerah dan/atau wilayah kecamatan/kelurahan, data wilayah, toponimi dan rupa bumi, Standar pelayanan minimal, evaluasi dan laporan penyelenggaraan pemerintahan, fasilitasi peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta fasilitasi pertanahan, fasilitasi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan DPRD, penyusunan LPPD, LKPJ dan Ringkasan LPPD, fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serta administrasi perjalanan dinas luar negeri, penataan urusan kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, menyelenggarakan fungsi:

a.     penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan umum, perbatasan daerah, kerja sama, pemekaran dan/atau penggabungan Daerah dan/atau wilayah kecamatan/kelurahan, pertanahan, data wilayah, toponimi, rupa bumi, pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Standar pelayanan minimal;

b.         penyiapan perumusan bahan fasilitasi pemekaran daerah Kabupaten/Kota;

c.         fasilitasi pemberhentian, pengangkatan dan pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, pemilihan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, urusan pemerintahan daerah;

d.         penyiapan pelaksanaan bahan pengkajian, evaluasi dan rekomendasi dalam rangka persyaratan pengangkatan seorang camat pada Daerah Kabupaten/Kota;

e.         penyiapan pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, monitoring dan evaluasi pada penyelenggaraan kecamatan dan kelurahan;

f.          pelaksanaan administrasi perjalanan dinas luar negeri Kepala Daerah, DPRD, ASN dan pihak lain yang dibiayai APBD;

g.         fasilitasi penyelesaian NPHD dalam penyelenggara pemilihan umum Kepala Daerah;

h.         penyiapan perumusan penyusunan LPPD, LKPJ dan LPPD;

i.          penyiapan perumusan penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, IKU, SPIP, SOP) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;

j.          penyiapan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kerja sama antar pemerintah dan/atau antara pemerintah dengan badan usaha/swasta dalam dan luar negeri;

k.         melaksanakan pengoordinasian penyiapan perumusan penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, IKU, SPIP, SOP serta pembinaan kepegawaian Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;

l.          pelaksanaan pengoordinasian penyiapan perumusan penyelenggaraan administrasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;

m.       pelaksanaan pengoordinasian penyiapan perumusan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang/aset Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;

n.         penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;

o.         penyiapan pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, monitoring dan evaluasi pada penyelengaraan pemerintahan kecamatan;

p.         penyiapan pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, monitoring dan evaluasi pada penyelengaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN);

q.         penyiapan pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pengoordinasian, monitoring dan evaluasi penyelesaian penegasan batas daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kelurahan/desa, serta pemutakhiran data wilayah dan kode wilayah, namanama rupabumi dan toponimi;

r.          penyiapan pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pengoordinasian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Provinsi, dan Kabupaten/Kota;

s.         penyiapan pengoordinasian bahan pelaksanaan rapat forkopimda;

t.          penyiapan pelaksanaan pengoordinasian dan fasilitasi penyelesaian tertib administrasi pertanahan pada urusan pemerintahan bidang pertanahan;

u.         penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian Penetapan Keputusan Gubernur tentang tim persiapan pengadaan lahan dan Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi pengadaan lahan;

v.         penyiapan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan gangguan ketertiban dan ketentraman, serta kawasan khusus bencana, kebakaran, dan dekonsentrasi serta tugas pembantuan;

w.        penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;

x.         penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;

y.         pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan

z.         penyusunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.